Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2005
Pasal 21 dan 31

Pasal 21

  1. KKH menugaskan BKKH untuk mengumumkan ringkasan hasil pengkajian PRG yang dilakukan oleh TTKH kepada publik melalui media massa baik cetak maupun elektronik dan berita resmi KKH selama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya kajian teknis dari TTKH.
  2. Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis kepada KKH.
  3. Tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada KKH setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diterima sebagai bahan pertimbangan.
  4. Berdasarkan hasil kajian TTKH dan masukan dari masyarakat, KKH menyampaikan rekomendasi:a. aman atau tidak aman lingkungan PRG kepada Menteri;b. aman atau tidak aman pangan dan/atau pakan PRG kepada Menteri yang berwenang dan/atau Kepala LPND yang berwenang.
  5. PRG yang lulus pengkajian diberikan sertifikat hasil uji keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan oleh KKH dan disampaikan kepada Menteri disertai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
  6. Dalam hal PRG tidak lulus pengkajian, maka KKH menyampaikan kepada Menteri, Menteri yang berwenang dan/atau Kepala LPND yang berwenang rekomendasi penolakan disertai alasan penolakannya.

Bagian Kedua

Balai Kliring Keamanan Hayati PRG (BKKH)

Pasal 31

(1) BKKH merupakan bagian dari KKH dalam mengelola dan menyajikan informasi kepada publik.

(2) BKKH mempunyai tugas:

  1. mengelola dan menyajikan informasi kepada publik mengenai prosedur, penerimaan permohonan, proses dan ringkasan hasil pengkajian;
  2. menerima masukan dari masyarakat dan menyampaikan hasil kajian dari masukan tersebut;
  3. menyampaikan informasi mengenai rumusan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menteri, Menteri yang berwenang atau Kepala LPND yang berwenang; dan
  4. menyampaikan informasi mengenai Keputusan Menteri, Menteri yang berwenang atau Kepala LPND yang berwenang atas permohonan yang telah dikaji kepada publik.

Artikel 20 Protokol Cartagena

PERTUKARAN INFORMASI DAN BALAI KLIRING KEAMANAN HAYATI

  • Balai Kliring Keamanan Hayati dengan ini ditetapkan sebagai bagian dari mekanisme Balai Kliring berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Konvensi, dalam rangka :
    1. Memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah, teknis, lingkungan hidup, dan hukum tentang, dan yang berpengalaman dengan organisme hasil modifikasi; dan
    2. Membantu para Pihak untuk melaksanakan Protokol ini, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus Pihak negara berkembang terutama negara terbelakang dan negara berkembang berupa pulau kecil diantaranya, dan negara-negara yang perekonomiannya sedang dalam masa transisi, demikian pula negara-negara yang merupakan pusat asal-usul dan pusat keanekaragaman genetik.
  • Balai Kliring Keamanan hayati wajib berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi untuk tujuan ayat 1 di atas. Balai Kliring tersebut wajib menyediakan akses kepada informasi yang disediakan oleh para Pihak yang relevan dengan pelaksanaan Protokol ini. Balai Kliring Keamanan Hayati juga wajib menyediakan akses, bila mungkin kepada mekanisme pertukaran informasi Keamanan Hayati internasional lainnya.
  • Tanpa mengurangi maksud perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia, setiap Pihak wajib menyediakan kepada Balai Kliring Keamanan Hayati setiap informasi yang harus disediakannya kepada Balai Kliring Keamananan Hayati berdasarkan Protokol ini; dan
    1. Setiap undang-undang, peraturan dan pedoman yang ada untuk pelaksanaan Protokol ini, demikian pula informasi yang disyaratkan oleh para Pihak untuk prosedur persetujuan berdasarkan informasi terlebih dahulu.
    2. Setiap perjanjian dan pengaturan bilateral, regional dan multilateral.
    3. Ikhtisar tentang penilaian risiko atau kajian lingkungan hidup terhadap organisme hasil modifikasi yang dihasilkan oleh proses peraturan perundang-undangannya, dan dilaksanakan menurut Pasal 15, termasuk bila sesuai , informasi yang relevan dengan produk-produknya yaitu, material olahan yang berasal dari organisme hasil modifikasi yang mengandung kombinasi baru yang dapat dideteksi daripada material genetik yang dapat direplikasi melalui pemanfaatan bioteknologi moderen.
    4. Keputusan akhir para Pihak mengenai proses impor atau pelepasan organisme hasil modifikasi; dan
    5. Laporan yang diserahkan oleh para Pihak mengacu Pasal 33, termasuk laporan mengenai penerapan prosedur persetujuan berdasarkan informasi terlebih dahulu.
  • Modalitas operasi Balai Kliring Keamanan Hayati termasuk laporan mengenai kegiatannya, wajib dipertimbangkan dan diputuskan oleh Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini pada sidang pertamanya, dan wajib terus dikaji ulang setelahnya.

I

  • Balai Kliring Keamanan Hayati dengan ini ditetapkan sebagai bagian dari mekanisme Balai Kliring berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Konvensi, dalam rangka :
    1. Memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah, teknis, lingkungan hidup, dan hukum tentang, dan yang berpengalaman dengan organisme hasil modifikasi; dan
    2. Membantu para Pihak untuk melaksanakan Protokol ini, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus Pihak negara berkembang terutama negara terbelakang dan negara berkembang berupa pulau kecil diantaranya, dan negara-negara yang perekonomiannya sedang dalam masa transisi, demikian pula negara-negara yang merupakan pusat asal-usul dan pusat keanekaragaman genetik.
  • Balai Kliring Keamanan hayati wajib berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi untuk tujuan ayat 1 di atas. Balai Kliring tersebut wajib menyediakan akses kepada informasi yang disediakan oleh para Pihak yang relevan dengan pelaksanaan Protokol ini. Balai Kliring Keamanan Hayati juga wajib menyediakan akses, bila mungkin kepada mekanisme pertukaran informasi Keamanan Hayati internasional lainnya.
  • Tanpa mengurangi maksud perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia, setiap Pihak wajib menyediakan kepada Balai Kliring Keamanan Hayati setiap informasi yang harus disediakannya kepada Balai Kliring Keamananan Hayati berdasarkan Protokol ini; dan
    1. Setiap undang-undang, peraturan dan pedoman yang ada untuk pelaksanaan Protokol ini, demikian pula informasi yang disyaratkan oleh para Pihak untuk prosedur persetujuan berdasarkan informasi terlebih dahulu.
    2. Setiap perjanjian dan pengaturan bilateral, regional dan multilateral.
    3. Ikhtisar tentang penilaian risiko atau kajian lingkungan hidup terhadap organisme hasil modifikasi yang dihasilkan oleh proses peraturan perundang-undangannya, dan dilaksanakan menurut Pasal 15, termasuk bila sesuai , informasi yang relevan dengan produk-produknya yaitu, material olahan yang berasal dari organisme hasil modifikasi yang mengandung kombinasi baru yang dapat dideteksi daripada material genetik yang dapat direplikasi melalui pemanfaatan bioteknologi moderen.
    4. Keputusan akhir para Pihak mengenai proses impor atau pelepasan organisme hasil modifikasi; dan
    5. Laporan yang diserahkan oleh para Pihak mengacu Pasal 33, termasuk laporan mengenai penerapan prosedur persetujuan berdasarkan informasi terlebih dahulu.
  • Modalitas operasi Balai Kliring Keamanan Hayati termasuk laporan mengenai kegiatannya, wajib dipertimbangkan dan diputuskan oleh Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai sidang para Pihak pada Protokol ini pada sidang pertamanya, dan wajib terus dikaji ulang setelahnya.