Webinar Perkembangan Regulasi dan Penelitian Produk Rekyasa Genetik Indonesia

Perkembangan penelitian bioteknologi modern, salah satunya Produk Rekayasa Genetik (PRG) di dalam negeri sudah semakin banyak dan cepat. Di sisi lain, regulasi yang dibangun di Indonesia juga telah semakin lengkap sebagai upaya untuk menjamin keamanan hayati PRG dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Komisi Kemanan Hayati PRG sampai saat ini telah bekerja dengan baik, dibantu Tim Teknis Keamanan Hayati PRG yang berkedudukan di BPOM, BB Biogen Kementan, dan KLHK.  Komisi Keamanan Hayati PRG akan menugaskan Tim Teknis Keamanan Hayati untuk melakukan kajian keamanan lingkungan PRG di KLHK, pakan PRG di BB Biogen Kementan dan pangan PRG di BPOM sebagai upaya penjaminan keamanan hayati dalam pemanfaatan PRG. Namun demikian, prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia tersebut belum banyak dipahami oleh para pengembang dan peneliti bioteknologi modern di Indonesia. Oleh karena itu, mengingat perkembangan penelitian terkait PRG di Indonesia sudah semakin banyak baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun lembaga penelitian milik pemerintah, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati selaku Sekretariat Komisi Keamanan Hayati PRG sekaligus sebagai Koordinator Tim Teknis Keamanan Hayati bidang Keamanan Lingkungan bermaksud mengadakan suatu Webinar dalam rangka sosialisasi PRG dengan melibatkan para peneliti dan para regulator terkait perkembangan regulasi dan penelitian PRG.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan perkembangan regulasi dan penelitian Produk Rekayasa Genetik di Indonesia kepada masyarakat luas, dengan harapan akan meningkatkan kesadaran semua pihak tentang manfaat dan tujuan pengembangan penelitian PRG di Indonesia sekaligus pentingnya mengimplementasikan pendekatan kehati-hatian dalam pengembangan PRG di Indonesia.

Sidang Pleno Keamanan Pakan Komoditas Jagung PRG event T25

Pada tanggal 29 Juli 2021 melalui pertemuan secara virtual, telah dilakukan Sidang Pleno Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG). Sidang Pleno bertujuan membahas permohonan Keamanan Pakan PRG Komoditas Jagung PRG event T25 permohonan dari PT. BASF Indonesia.

Sidang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc selaku Ketua KKH PRG pada pukul 09.05 WIB dan dihadiri oleh Anggota KKH PRG atau yang mewakili, Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH) PRG Bidang Keamanan Pakan, Sekretariat KKH PRG, dan Sekretariat TTKH Bidang Keamanan Pakan (daftar nama peserta terlampir).

Berdasarkan hasil kajian TTKH PRG Bidang Keamanan Pakan, Sidang Pleno KKH PRG menyimpulkan bahwa Komoditas Jagung PRG event T25 telah memenuhi persyaratan aman pakan.

Sidang Pleno Keamanan Pakan Komoditas Kedelai PRG event A5547-127

Pada tanggal 29 Juli 2021 melalui pertemuan secara virtual, telah dilakukan Sidang Pleno Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG). Sidang Pleno bertujuan membahas permohonan Keamanan Pakan PRG Komoditas Kedelai PRG event A5547-127 permohonan dari PT. BASF Indonesia.

Sidang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc selaku Ketua KKH PRG pada pukul 09.05 WIB dan dihadiri oleh Anggota KKH PRG atau yang mewakili, Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH) PRG Bidang Keamanan Pakan, Sekretariat KKH PRG, dan Sekretariat TTKH Bidang Keamanan Pakan (daftar nama peserta terlampir).

Berdasarkan hasil kajian TTKH PRG Bidang Keamanan Pakan, Sidang Pleno KKH PRG menyimpulkan bahwa Komoditas Kedelai PRG event A5547-127 telah memenuhi persyaratan aman pakan.

FGD Regulasi Produk Genom Editing di Indonesia

Genom Editing merupakan teknologi yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia sebagai terobosan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya dalam bidang pertanian, kesehatan, lingkungan dan industri di Indonesia.  Teknologi ini sudah diaplikasikan dengan berbagai negara dan di Indonesia penelitian dan pengembangan produk berbasis Genome Editing juga sedang dilaksanakan.  Namun demikian, teknologi ini masih menimbulkan pro dan kontra dimana sebagian negara menggolongkan  produk hasil Genome Editing sebagai non GMO, sementara yang lain menggolongkan sebagai GMO yang harus diregulasi secara ketat.  Indonesia perlu mengambil sikap yang jelas agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara maksmial.

Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI menyelenggarakan FGD Regulasi Produk Genom Editing di Indonesia, pada tanggal 13 Januari 2020, di Ruang Rapat  Lt. 2 Gedung Administrasi Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong. FGD ini merupakan lanjutan dari 2 FGD sebelumnya dengan topik yang sama yang telah diselenggarakan oleh Kementan pada tanggal 13 Februari 2019 dan di Kemen LHK pada tanggal 20 Februari 2019.  FGD yang berlangsung dari jam 08.30-13.00 ini dihadiri oleh para pakar dan regulator yang terkait dengan  pemanfaatan Genom Editing.  Acara dimulai dengan sambutan dari Deputi IPH-LIPI, Kepala Balitbang Kementan, Ketua KKH PRG. Kemudian dilanjutkan dengan paparan tentang regulasi dan perkembangan Genom Editing di beberapa negara, dengan nara sumber Dr. Inez Slamet-Loedin (IRRI), Dr. Martin Lemma (ISF-Argentina), Dr. Mieko Kasai (Chiba University) dan Dr. Bahagiawati (TTKH Pakan).  Acara diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi serta membuat rumusan, kesimpulan dan penutup.

Pada FGD ini disepakati bahwa penentuan produk hasil Genom Editing masuk kategori PRG atau bukan akan didasarkan pada mekanisme perbaikan genetic yang dilakukan dengan merujuk definisi dalam Protokol Cartagena dan PP 21 tahun 2005.  Jika mekanisme perbaikan dilakukan dengan pelibatan donor atau gen dari luar individu di luar kekerabatan taksonominya, maka produk genom editing tersebut diperlakukan sebagai PRG. Namun jika tidak melibatkan donor atau gen di luar individu tersebut, maka dapat dianggap bukan PRG.  Kriteria dan syarat-syarat lebih detil akan dirumuskan kembali oleh tim yang ditunjuk oleh KKH PRG.

 

FGD PRG_130120 3 FGD PRG_130120 2 FGD PRG_130120 1

Sosialisasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (PRG) Menopang Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati sebagai Sumber Pangan dan Kesehatan

Dalam rangka Road to International Biodiversity Day (IBD) 2019 dan HKAN 2019 pada Rabu, 15 Mei 2019 diselenggarakan Sosialisasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (PRG) Menopang Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati sebagai Sumber Pangan dan Kesehatan. Hal ini selaras dengan Tema IBD 2019 yang ditetapkan oleh UNEP : Our Biodiversity, Our Food and Our Health.
Acara diawali dengan Arahan dan Pembukan Dirjen KSDAE yang dibacakan oleh Dir KKH. Peserta berjumlah 100 orang dari Anggota KKH PRG, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Swasta, LSM yang bergerak di Bidang PRG. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian serta partisipasi publik terkait keamanan hayati PRG.
Pembicara dalam acara ini sebanyak 5 (lima) orang : Prof.Dr. Bambang Prasetya (Ketua KKH PRG), Prof. Dr. Antonius Suwanto (Pakar PRG, IPB), Ir. Winarno Tohir, Ketua KTNA, Prof. Dr. Widya Asmara (Pakar PRG, UGM) dan Dewi Rahmawati (Croplife Indonesia).
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat diwujudkan keamanan hayati berdasarkan prinsip kesehatan serta pengelolaan sumberdaya hayati, perlindungan konsumen dan kepastian berusaha dengan mempertimbangkan agama, etika, budaya dan estetika.

Materi dapat diunduh di bawah ini :

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Foto dapat diunduh di link berikut ini http://bit.ly/KKHPRG/

Focus Group Discussion : Pengawasan Pemasukan Produk Rekayasa Genetik ke dalam wilayah Indonesia

Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengawasan Pemasukan Produk Rekayasa Genetik (PRG) ke dalam wilayah Indonesia pada tanggal 25-27 April 2018 di Bogor. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan atau informasi menqenai arah kebijakan pengawasan pemasukan produk rekayasa genetik ke dalam wilayah Indonesia. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah wakil-wakil dari instansi Badan POM, Direktorat Jenderal lingkup Kementan, dan Badan Karantina Pertanian. Hadir pula beberapa narasumber yaitu Prof.Drh Bambang Purwantara, MSc, PhD (Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik/lPB), Dr.Ir. Bess Tiesnamurti, MSc (Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Litbang Kementan/Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik  bidang Pakan), Sofhiani Dewi. STP, M.Si (Badan POM/Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik bidang Pangan) dan  Dr.Ir. Machmud Thohari, DEA  (Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik bidang Lingkungan). Berdasarkan masukan atau informasi dan narasumber dan hasil diskusi peserta diperoleh rumusan sebagai berikut (1) pengawasan pemasukan PRG ke dalam wilayah Indonesia diperlukan sebagai instrumen untuk memastikan PRG yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia telah memenuhi aspek keamanan hayati sesuai peraturan perundang-undangan, (ii) jenis PRG yang perlu mendapat pengawasan terhadap pemasukannya antara lain benih/varietas, pangan, pakan dan agens hayati, (iii) pengawasan PRG di tempat pemasukan dapat meliputi pemeriksaan dokumen antara lain keputusan pelepasan dan/atau peredaran PRG yang diterbitkan oleh Menteri/Kepala LPNK yang berwenang, sertifikat keamanan hayati PRG, certificate of free trade atau rekomendasi Komisi Keamanan Hayati (KKH) untuk keperluan pengkajian, (iv) daftar PRG yang telah memperoleh sertifikat keamanan hayati  PRG dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan, (v) pihak yang memasukkan PRG ke dalam wilayah Indonesia dan telah memperoleh sertifikat keamanan hayati PRG, akan dikenakan persyaratan pencantuman label PRG pada kemasan untuk produk terkemas atau melampirkan surat pernyataan PRG untuk produk dalam bentuk curah atau tidak drkemas, (vi) perlunya jejaring kerja laboratorium dan informasi diantara akademisi, peneliti, swasta dan institusi terkait untuk pelaksanaan pengawasan pemasukan PRG, (vii) perlunya  peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi yang benar tentang PRG dan kepada pelaku usaha terkait keterbukaan dalam penyampaian informasi tentang PRG yang diusahakan, dan (viii) perlunya disusun suatu kajian teknis tentang pengawasan pemasukan PRG ke dalam wilayah Indonesia sebagai bahan penyusunan regulasi pengawasan.

 

Kontributor : Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian

SERAH TERIMA JABATAN KETUA DAN ANGGOTA BARU KKH PRG PERIODE 2018-2022

WhatsApp Image 2018-11-12 at 11.41.02 (4) WhatsApp Image 2018-11-12 at 11.41.02 (1)

Indonesia telah meratifikasi Protocol Cartagena melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati dan sebagai tindak lanjutnya telah ditetapkan PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati PRG. Protocol Cartagena merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang perpindahan lintas batas produk rekayasa genetik, yang lahir dibawah Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity).
Dirjen KSDAE sebagai National Focal Point (NFP) Convention on Biological Diversity (CBD) dan juga sebagai NFP Protocol Cartagena
Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa GEnetik merupakan pelaksanaan mandate pengaturan kelembagaan yang tertuang dalam PP 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati PRG
Dasar Hukum Keanggotaan KKH PRG :
1. Perpres Nomor 39 tahun 2010 tentang Keamanan Hayati PRG
2. Perpres Nomor 53 tahun 2014 tentang perubahan Atas Perpres Nomor 39 tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati PRG
Tugas KKH PRG adalah memberikan rekomendasi keamanan hayati; memberikan sertifikasi hasil uji keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau pakan; memberikan saran dan pertimbangan, serta membantu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri yang berwenang, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan Produk Rekayasa Genetik (PRG)
KKH PRG beranggotakan 19 orang terdiri atas unsur Pemerintah 11 orang, Perguruan Tinggi 3 orang dan Masyarakat 5 orang
Susunan Keanggotaan :
1. Ketua, merangkap anggota.
2. Wakil ketua Bidang Keamanan Pangan, merangkap anggota; (BPOM)
3. Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan, merangkap anggota; (Kementerian Pertanian)
4. Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan, merangkap anggota; (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
5. Anggota

Keanggotaan KKH PRG diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masa jabatan keanggotaan KKH PRG dari unsur perguruan tinggi dan masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Keanggotaan KKH PRG Periode 2014-2018 ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 181 tahun 2014 jo Keppres Nomor 5 Tahun 2016 jo Keppres Nomor 43 tahun 2016 jo Keppres Nomor 52 Tahun 2017.

Sehubungan dengan berakhirnya Keanggotaan KKH PRG Periode 2014-2018 pada tanggal 19 Oktober 2018, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusulkan Keanggotaan KKH PRG 2018-2022 kepada Presiden melalui Surat
Nomor : S.287/MENLHK/KSDAE/KSA.2/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
Telah ditetapkan Keanggotaan KKH PRG Periode 2018-2022 melalui Keputusan Presiden No 50 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan KKH PRG dengan Ketua Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc.

Berdasarkan Keppres No 50 Tahun 2018, Dirjen KSDAE ditetapkan sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan KKH PRG merangkap Anggota.

Terima kasih kepada Ketua KKH PRG Periode 2014-2018, Prof. Agus Pakpahan dan seluruh Anggota. Atas dedikasi dan pengabdiannya.

Selamat kepada Ketua KKH PRG Periode 2018-2022, Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc. beserta anggota baru  dan selamat menjalankan tugas.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Penerapan Bioteknologi, Aspek Kehati-Hatian Menjadi Utama

Dari 28 negara tanaman hasil rekayasa genetic (PRG), sebanyak 20 negara adalah Negara berkembang dan delapan lainnya adalah Negara maju. Sekitar 60 persen populasi dunia, atau setara dengan 4 miliyar orang tinggal di 28 negara tersebut.

Bagaimana penerapan tanaman bioteknologi di Indonesia? Penerapan tanaman bioteknologi, tentu aspek kehati-hatian menjadi utama, jelas Menteri Pertanian Dr. Suswono, ketika memberikan keterangan pers, usai membuka seminar on Global Overview of Biotech/GM Crops 2012 : Current Status, Impact and Future Prospect, di Auditorium D, Kementerian Pertanian (Rabu, 13/03/2013).

International Service for the Acquisition of Agri-bioteck Application (ISAAA) melaporkan bahwa adanya peningkatan kesadaran dari Negara-negara berkembang mendanai manfaat penanaman tanaman has ail rekayasa genetika yang tidak hanya memberikan peningkatan hasil, penggunaan pestisida, peningkatan kualitas produk dan siklus tumbuh.

Ketika ditanya para wartawan, Menteri Pertanian Dr.Suswono mengatakan bahwa bioteknologi adalah sesuatu keniscayaan yang memang mau tidak mau harus kita okomodir atau kita adobsi, kenapa? Karena ke depan dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, kebutuhan pangan makin meningkat, sementara lahan semakin sempit,perubahan iklim juga nyata, tegasnya.

Oleh karena itu tentu saja biotek sesuatu yang harus kita lkukan, salah satu adlah dengan Genetik Modified Organism (GMO), tentunya sesuai peraturan pemerintah dalam kaitan penerapannya yaitu aspek kehati-hatian menjadi utama, sehingga tidak menimbulkan ekses, baik dari sisi keamanan pangan, keamanan pakan maupun dari sisi lingkunagn. Hal inilah yang menjadi patokan.

Oleh Karena itu kita terus akan mengembangkan tetapi dengan aspek kehati-hatian sebagai prioritas utama.

Sumber :  http://www.litbang.pertanian.go.id/

Petani Menunggu Produk Rekayasa Genetik

Produk rekayasa genetik (PRG) atau sering disebut transgenik memang sempat menimbulkan pro dan kontra. Bahkan pemerintah Indonesia juga tak berani melepas begitu saja peluncuran produk hasil bioteknologi tersebut.

Dengan perkembangan teknologi pertanian, ternyata PRG menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan yang hingga kini belum teratasi. Misalnya, tahan terhadap iklim dan hama.

Di dunia adopsi tanaman bioteknologi terus mengalami peningkatan. Misalnya, pada 2011 luas areal pertanaman bioteknologi sudah mencapai 160 juta hektar (ha). Luasan lahan tersebut tumbuh 8{f96eda6f8618a63bcc95c2e2e67272e5834b316e5a9a9c3aeb9c545dc6b63cdc} dari tahun 2010 yang hanya 148 juta ha. Jumlah petani yang menanam mencapai 16,7 juta petani, berada di 29 negara (19 negara berkembang dan 10 negara industri).

Dari beberapa tanaman bioteknologi yang berkembang, tanaman jagung yang paling banyak berkembang. Di China, tanaman jagung menjadi prioritas. Ini karena permintaan jagung sebagai pakan ternak berkembang cepat. Di Eropa lahan jagung bioteknologi juga berkembang pesat. Pada 2011 luas jagung Bt sudah mencapai 114.490 ha atau naik lebih dari 25{f96eda6f8618a63bcc95c2e2e67272e5834b316e5a9a9c3aeb9c545dc6b63cdc} dibandingkan 2010.

Sementara Pemerintah Indonesia baru mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 61/2011 tentang Pelepasan Varietas Tanaman. Tapi hingga kini belum menampakkan perkembangan yang nyata. Padahal di tingkat petani desakan penerapan produk hasil bioteknologi terus meningkat.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengatakan, bioteknologi atau rekayasa genetik masih merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, terutama dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.

“Bioteknologi adalah teknologi masa depan dan mutlak harus dilakukan. Sekarang ini kita tidak bisa mengandalkan lagi secara tradisional,” katanya dalam diskusi Bioteknologi, Tak Kenal, Maka Tak Sayang yang diselenggarakan Masyarakat Bioteknologi Pertanian Indonesia (MASBIOPI). Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian Pekan Nasional (PENAS) Petani-Nelayan XIV.

Apalagi menurut Winarno, produk komoditas pangan hasil rekayasa genetik yang berasal dari impor sudah banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia sejak 5-10 tahun lalu. Misalnya, kedelai untuk bahan baku tahu dan tempe, jagung untuk bahan baku pakan. “Produk-produk tersebut merupakan hasil rekayasa genetik,” katanya.

Dari informasi ungkap Winarno, kedelai dan jagung impor tersebut tahan terhadap perubahan iklim. Karena itu, banyak petani Indonesia menginginkan produk rekayasa genetik itu bisa ditanam di dalam negeri. “Sayangnya, masih banyak tantangan, baik dari praktisi maupun pemerintah,” sesalnya. Padahal lanjut Winarno, petani sudah siap untuk membudidayakan tanaman hasil rekayasa genetik tersebut.

Desakan menerapkan produk rekayasa genetik (PRG) juga datang dari Ketua KTNA Pati, Jawa Tengah, Suraji. “Kami petani siap mengembangkan tanaman hasil bioteknologi. Tapi persoalannya, di Indonesia belum ada ijin baik pangan dan pakan dari pemerintah. Banyak yang kontra terhadap produk ini, seakan-akan membahayakan,” sesalnya.

Sumber : Tabloid Sinar Tani